Browse By

Subsidi harus dihapus?

sumber foto: http://rri.co.id/


Subsidi dihapus? Lalu apa yang salah? Bukankah memberikan subsidi merupakan kewajiban negara untuk memenuhi hajat hidup orang banyak? Bukankah rakyat cukup terbantu dengan adanya subsidi, malah mungkin sudah termanjakan dengan subsidi?.Sebenarnya tidak terlalu menjadi persoalan jika subsidi itu lebih banyak diarahkan untuk membantu sektor-sektor yang produktif, seperti subsidi pertanian, perikanan, kesehatan,  pendidikan , pelabuhan, kereta api dll.

Namun, angka bicara lain. Jika kita tengok APBN 2014, dari alokasi belanja subsidi yang mencapai Rp333,7 triliun, sebagian besar diberikan untuk sektor energi, yakni Rp282,1 triliun. Adapun subsidi nonenergi cuma Rp51,6 triliun,itulah sejatinya belenggu sekaligus racun subsidi. Ia bisa menjadi obat, tapi pada saat yang lain ia juga bisa meracuni dan merusak sendi-sendi perekonomian negara. Semakin besar dosis anggaran subsidi yang dikucurkan, semakin sulit pula perekonomian Indonesia berdaulat.
Anggaran negara terus kedodoran karena harus menambal defisit akibat luar biasanya besaran subsidi di satu sisi, dan di sisi yang lain pembangunaninfrastruktur kian compang-camping karena pemerintah lebih suka membesarkan dana subsidi ketimbang dana pembangunan infrastruktur.maka tak heran pembangunan insfrastruktur didaerah terpencil jauh dari harapan.

Coba bandingkan besaran subsidi energi yang mencapai Rp282,1 triliun itu dengan anggaran belanja infrastruktur tahun ini yang ‘hanya’ Rp198 triliun. Angka belanja infrastruktur itu bahkan masih kalah dari nilai subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang jelas-jelas tak tepat sasaran dan hanya terbuang menjadi asap.

Fakta membuktikan sekitar 80-85% golongan menengah keatas yang menikmati subsidi sedangkan  rakyat miskin cuma bisa menikmati 15-20% subsidi. Fakta ini bagaikan ‘’sengatan’’ untuk pemerintah.subsidi yang seyogyanya untuk rakyat tak mampu malah golongan yang mampu yang banyak menikmatinya.

Untuk sektor pertanian pemerintah ‘’hanya’’ menjatah sekitar Rp6 triliun untuk subsdi pupuk petani.maka tak heran Indonesia yang ‘’notabene’’ negara agararis menimpor pangan dari negara tetangga dan mimpi swasembada pangan jauh dari kenyataan.

Untuk sektor pelabuhan PELNI hanya dijatah sekitar Rp400 miliar fakta ini bertolak belakang dengan Indonesia sebagai negara maritim PELNI Cuma diberi secuil dari APBN.
Subsidi jelas dibutuhkan, tetapi bukan untuk orang-orang yang tak patut menerimanya. Akan lebih bermanfaat menghapus subsidi dan mengalokasikannya untuk sendi-sendi perekonomian yang produktif.

Menjadi tidak mengherankan bila besarnya subsidi energi itu telah membuat infrastruktur mandek. Pembangunan infrastruktur tidak berjalan dengan akselerasi seperti yang diinginkan. Padahal, pembangunan infrastruktur dibutuhkan untuk menciptakan kelancaran aktivitas perekonomian nasional. Dan kita berharap kepada pemerintah yang terpilih mendatang mempunyai keberanian untuk ‘’memutus’’ belenggu anggaran subsidi energi tersebut. (A.Husaini)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *